Meski Dilarang, Sekolah Masih Saja Jual LKS

Meski Dilarang, Sekolah Masih Saja Jual LKS
SUBANG - Praktek jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh pihak sekolah kepada siswa masih marak terjadi meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang larangan bagi pihak sekolah untuk menjual buku LKS.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010, pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 yang menerangkan penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahkan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan, Permendikbud N omor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. 

N amun penjualan buku LKS di sekolah masih terjadi, baik yang dilakukan langsung oleh pihak sekolah atau pun disiasati melalui kerjasama dengan pihak komite sekolah, sehingga tetap bisa meraup keuntungan, seperti yang terjadi di SMPN 1 dan SMPN 2 Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.

"Di sekolah anak saya masih saja dibebankan dengan kewajiban yang mengharuskan setiap muridnya membeli buku LKS sebelas mata pelajaran buku LKS dijual dengan harga Rp 135 .000. -dan siswa diwajibkan untuk membelinya. J adi kami selaku orang tua sebenamya sangat keberatan," terang salah seorang orang tua murid SMPN 2 Purwadadi yang tidak mau ditulis namanya kepada Perak, Senin (29/08/2016). 

Hal yang sama juga terjadi di SMPN 1 Purwadadi, bahkan harganya lebih mahal dari sebelas rnata pelajaran buku LKS. Sekolah masih saja mewajibkan siswa untuk beli LKS, dan rnenjualnya pun di sekolah. 

Menanggapi hal itu, Ketua LSM FMP Asep Sumama Toha yang akrab disapa Asep Betmen menghimbau pemerintah khususnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Subang agar segera turun tangan mengatasi permasalahan itu. 

"Beri sanksi tegas jika perlu kepala sekolah yang di sekolahnya masih menjual LKS diberhentikan, jangan ada kesan justru orang dinas ikut main, lakukan investigasi ke sekolah-sekolah secara langsung," tegasnya. 

Asep menandaskan, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Subang membentuk satuan pengawas pendidikan yang independen.

Posting Komentar

0 Komentar