Fungsi Pengawasan BI Lemah, Banyak Bank Daerah Bangkrut

Fungsi Pengawasan BI Lemah, Banyak Bank Daerah Bangkrut

GARUT- Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Negara Indonesia yang bertugas membina dan mengawasi terhadap kinerja seluruh Bank, baik Bank milik Negara maupun Swasta termasuk BPR. Tentu saja bahwa tujuan dari pembinaan dan pengawasan BI tersebut agar pengelolaan Bank itu dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia, termasuk dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri, Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur maupun Pedoman petunjuk dari PBI. Namun di Kah. Garut fungsi pengawasan BI diragukan. 

Berdasarkan pantauan Perak menyebutkan diduga akibat lemahnya pengawasan BI ada beberapa bank, khususnya bank milik Pemkab Garut bangkrut seperti PD. BPR Bungbulang dan PD. BPR LPK Talegong dan Samarang. 

Bangkrut dan dilanjut dengan tindakan likuidasi terhadap lembaga keuangan tersebut diatas tentu ada aktor Intelektualnya, namun sayangnya hingga kini belum terungkap. 

Likuidasi berdampak meruginya Nasabah, baik Nasabah penyimpan maupun peminjam, dan tentunya juga menghilangkan lapangan pekerjaan bagi karyawan Bank itu sendiri. Salah satu kerugian bagi N asabah adalah simpanannya tidak bisa ditarik, kerugian dari peminjam seluruh jaminan hilang, sementara kerugian bagi pegawai nasib mereka terkatung katung. 

Tokoh Ekonom Garut H. Haryono menuturkan tentang laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah. Menurutnya hal itu berpulang kepada Visi dan Misi Bank yang ada di Garut itu sendiri, khususnya PD. BPR, PD. BPR LPK/ BU termasuk PD. PK Garut yang sekarang berubah status menjadi PT LKM dan Bank Umum lainnya, sampai sej auhmana memberikan pelayanan jasa terhadap N asabah yang bergerak dibidang ekonomi menengah kebawah, khususnya pedagang Kaki lima, pertanian perindustrian dan lain sebagainya. 

Dikatakan dia, bahwa bank­bank yang ada di Garut harus punya wilayah binaan usaha, jangan sampai salah sasaran. Nyaris semua bank yang diburu itu adalah PNS saja, akhirnya tidak maksimal kerj any a, karena dililit hutang. 

Masih menurut Haryono, bahwa fu ngsi BI sebagai pembinaan dan pengawasanan terhadap bank-b ank itu mengandung arti luas, bukan semata secara administrative saja, tetapi pembinaan terhadap kinerja Bank, bagaimana menggali/mencari potensi pangsa pasar agarbank mempunyai manfaat yang besar bagi Nasabah/pangsa pasar menguntungkan, selain pegawai./mempunyai wilayah binaan tadi. 

Belum selesai kasus diatas, sekarang muncul lagi dugaan perekruitan pegawai PT. BANK INTAN JABAR sebanyak 20 orang yang diduga sarat dengan KKN. Dimana ada kecemburuan pegawai senior terkait pemberian SK 80% untuk 10 orang dan 100% untuk 10 orang sisanya oleh Dirut. 

Posting Komentar

0 Komentar