Diduga Kemenag Kanwil Jabar Bertindak Sewenang-Wenang Angkat Pejabat Kemenag Garut

Kemenag Kanwil Jabar
GARUT -  Kesewenangan pengangkatan Kasi Bimas Islam di KementerianAgama Kantor Wilayah Kabupaten Garut, diduga terjadi pada saat Kemenag Kabupaten Garut mengalami kekosongan jabatan yakni pada Jabatan Kasi Bimas Islam sejak awal bulan juli lalu. 

Kekosongan tersebut, terjadi karena Pejabat sebelumnya yang pada waktu itu diisi oleh KH. Rois Somantri atau Abah Rois, itu memasuki masa pensiun. Hingga pada akhimya untuk mengisi kekosongan tersebut Kepala Kementrian Agama Kabupaten Garut Drs. H. Usep Sepudin Muhtar, M.Pd., merekomendasikan 2 (dua) nama calon penggantinya melalui N ota U sulan ke KementrianAgama Propinsi J awa Barat. 

Dua nama calon yang direkomendasikan tersebut yakni Drs. KH. Rapid Ismail, M.Pd., yang sekarang menjabat selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Karangpawitan dan KH. Ade Sahroni, M.Ag., yang sekarang menjabat selaku Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) di Kecamatan Garut Kota.

Tetapi anehnya, Kementrian Agama Prov. Jabar, mengeluarkan SK atas nama H. Imroni, S.H., sebagai Kasi Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan orang terse but bukan orang yang telah direkomendasikan dalam nota usulan dari Kemenag Kab. Garut. 

Sementara menurut aturan yang tertuang dalam Undang-undang Kepegawaian maupun PMA serta PP yang berlaku, untuk mengisi kekosongan tersebut seharusnya melalui Fit and Proper test kepada semua calon yang diusulkan oleh Kemenag Kabupaten yaitu secata normatif, prosedural dan profesional melalui Kanwilnya, karena posisi pada Kasi Bimas Islam itu bisa juga disebut bapak moyangnya Kiyai. 

Sedangkan untuk jadi seorang Penghulu, Kemenag Propinsi tidak mengangkat dengan begitu saja bahkan baru-baru ini Kemenag Propinsi telah melaksanakan test melalui uji kelayakan diantaranya baca tulis kitab kuning/k itab gundul dan mengartikannya secara tertulis. 

Test tersebut diikuti kurang lebih 200 ( dua ratus) peserta se-J awa Barat dan yang tidak lulusnya mencapai 110 (seratus sepuluh), sedangkan yang lulus sampai sekarang masih diuji kelayakannya melalui diklat. 

Apalagi seoarang Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam merupakan tempat curhat, mengeluh dan bertanya para tokoh alim ulama dibidang Agama juga tempatnya bertanya para Kepala KUA tentangADM secara Garis besamya. 

Lantas apakah Kementrian Agama Propinsi Jabar mengangkat pejabat selalu seperti itu? Apakah ini terjadi hanya di KabupatenGarut saja? □Tim

Posting Komentar

0 Komentar